Cita-Cita Jokowi 2024: RI Bebas Kemiskinan Ekstrem

Baturajaradio.com -  Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki sejumlah program prioritas dan target yang ingin dicapai pada 2024 atau tahun terakhir periode kepemimpinan. Salah satu target tersebut adalah pengentasan kemiskinan ekstrem.

Program prioritas itu menjadi pembahasan dalam rapat terbatas mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program penurunan stunting atau tengkes dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus program jangka pendek yang dijalankan pada setahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, hingga pendidikan.

“Berbagai program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya. Satu, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen akan diupayakan pada 2024. Dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2).

Menkeu menjelaskan, Presiden berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen pada 2024. Pada 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan tahun depan. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting atau kasus anak tengkes menuju 3 persen pada 2024.

"Jadi, dua hal ini, kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus nol persen, kemudian kemiskinan 'headline' di 6,5 hingga 7,5 persen, sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen," kata Sri.

Menurut Menkeu, prioritas kedua program tersebut berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah juga menggenjot investasi agar meningkat secara signifikan, melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai.

Adapun regulasi tersebut antara lain pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction tax untuk litbang, serta vokasi.

Fasilitas pajak tax allowance juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis SDA bertujuan memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai. Mengenai defisit anggaran, Menkeu menjelaskan, pemerintah menargetkan defisit APBN turun di level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB pada 2024.

Pemerintah mempertimbangkan kondisi lingkungan global yang mengalami perubahan. Pada 2023 dan 2024, terdapat banyak tantangan yang dihadapi, seperti geopolitik yang makin meningkat, inflasi dunia yang tinggi hingga menyebabkan kenaikan suku bunga global, dan pembukaan kembali Cina setelah lockdown.

"Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi," kata dia.

Pertumbuhan ekonomi

Adapun mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan ekonomi bisa tumbuh di kisaran 5,3-5,7 persen pada 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan meningkatkan antisipasi dan resiliensi ekonomi domestik dari tekanan ekonomi global untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Upaya meningkatkan ketahanan dan resiliensi ekonomi, ujar dia, di antaranya dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, melanjutkan hilirisasi, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Bapak Presiden beri arahan khusus untuk fiskal sektor otomotif untuk mendorong industri mobil listrik," ujarnya.

Presiden, kata Airlangga, menginginkan agar industri kendaraan listrik Indonesia dapat bersaing dengan Thailand dan negara tetangga lainnya. Maka dari itu, Indonesia akan mengembangkan hilirisasi bahan mentah nikel agar menjadi komoditas alam yang memiliki nilai tambah dalam industri kendaraan listrik

Dalam acara terpisah, Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan berupaya keras menekan inflasi. Menurut dia, pemerintah menargetkan inflasi berada di bawah 4 persen pada 2023.

Pemerintah, kata dia, akan memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi. "Kita jaga inflasi volatile food, utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita bicara mengenai ketersediaan beras," kata Airlangga.

(https://www.republika.id/posts/37767/cita-cita-jokowi-2024-ri-bebas-kemiskinan-ekstrem)