Korupsi Level Teri Rugikan Negara Dua Kali

Baturajaradio.com -  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali menyampaikan perlunya terobosan hukum terkait bentuk sanksi atau pemidanaan lain dalam penuntasan perkara-perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurut dia, jenis tipikor tertentu tak melulu mengharuskan pemidanaan badan melalui keputusan pengadilan. Terutama menyangkut korupsi ukuran kecil di bawah Rp 50 juta.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema Keadilan Restoratif: Apakah Korupsi Rp 50 Juta Perlu Dipidana? Burhanuddin menggunakan istilah korupsi level ikan teri untuk menyebut praktik rasuah di bawah Rp 50 juta itu.

Kata dia, korupsi dengan nominal maksimal tersebut, dan yang tidak ada terkait dengan kerugian negara, tak perlu lagi mengharuskan mekanisme pengadilan, dan penjatuhan hukuman penjara, 

Melainkan, kata dia dapat dituntaskan dengan pola restoratif justice. Kata dia, jika korupsi Rp 50 juta tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara, cukup hanya memberikan sanski adminitratif. Ia mencontohkan merekomendasikan hukuman pengembalian uang korupsi, dan denda yang setimpal, atau pencabutan hak-hak tertentu, bahkan dalam bentuk perampasan barang.

“Kita (jaksa) juga dapat memberikan rekomendasi kepada stake holder untuk memberikan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat, sampai pada pemecatan,” ujar Burhanuddin, Selasa (8/3).

Sedangkan praktik korupsi serupa yang dilakukan para swasta, atau pengusaha, dapat berupa hukuman lain seperti pembekuan aset-aset, atau pembubaran badan usaha, pun dengan cara memasukkan perusahaan tersebut ke daftar hitam (black list).

“Sehingga tidak lagi dapat mengikuti pengadaan barang, maupun jasa yang diselenggarakan oleh negara,” begitu kata Burhanuddin. Ia mengatakan, cara-cara tersebut, lebih relevan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam pemberantasan korupsi di bawah Rp 50 juta.

Kata dia, cara tersebut bukan hanya sebagai terobosan di bidang hukum, melainkan untuk mengantisipasi beban keuangan negara untuk pencarian keadilan yang tak setimpal.

Burhanuddin mengatakan, dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, negara mengeluarkan uang untuk  proses panjang penyelidikan, dan penyidikan, penuntutan, sampai pada eksekusi putusan, dan pemidanaan atau ke pemenjaraan. Seluruh beban negara tersebut, lebih besar dari Rp 50 juta.

Fakta lapangan lainnya, dikatakan Burhanuddin, dalam penanganan perkara korupsi yang terjadi di daerah-dari terpencil. Ia mencontohkan proses pengungkapan perkara korupsi yang jika terjadi di pemerintahan pulau terluar, seperti di Nias, di Sumatra Utara (Sumut) atau di wilayah kepulauan timur. Sementara proses penyelidikan, dan penyidikan, sampai pada persidangannya, berada di ibu kota, yang mengharuskan biaya tinggi operasional, dan waktu.  

Menurut dia, jika praktik korupsi yang ditangani hanya senominal Rp 50 juta, tentu saja beban keuangan negara akan lebih besar ketimbang angka yang dikorupsi. Hal tersebut, menurut Burhanuddin membuat negara malah merugi dua kali. Merugi akibat dari praktik pelaku korupsi, ditambah dengan beban pengeluaran negara untuk penuntasan perkara.

“Hal ini tentunya tidak sebanding antara biaya yang dikeluarkan negara, dengan hasil dari tindak pidana korupsi yang diperbuat, sebagaimana pribahasa besar pasak dari tiang,” ujar Burhanuddin.

Meskipun begitu, Burhanuddin memehami pentingnya bagi aparat penegak hukum, seperti kejaksaan untuk memastikan pemberantasan korupsi di semua lini. Namun, dikatakan dia, perlu untuk mencari alternatif lain yang lebih cermat untuk pemberantasannya.

“Sanksi pidana tidak harus selalu berupa pidana penjara. Terdapat beberapa sanksi lain yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi kelas ikan teri ini. Sebagai aparat penegak hukum, kita harus bertindak secara cermat dan mendudukan setiap jenis perkara dengan tepat dalam memberikan bobot hukuman,” ujar Burhanuddin.

Pengajar Hukum Pidana, Al Araf berpandangan lain soal penjatuhan pidana nonpenjara terkait korupsi level ikan teri tersebut. Dalam webinar yang sama, pengajar di Fakultas Hukum Universita Brawijaya, Malang, Jawa Timur itu mengatakan, konsep nonpidana penjara dari kejaksaan terhadap pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta itu, bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang tertuang dalam UU Pemberantasan Tipikor 31/1999-20/2001. Terutama kata dia menyangkut implementasi dari Pasal 4.

Al Araf mengatakan, pasal tersebut masih mengharuskan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, untuk tetap memproses hukum pelaku korupsi meskipun kerugian negara dikembalikan.

Pemberian sanksi administratif, bahkan sampai pada pemecatan, dikatakan dia, adalah sanksi lain dari aspek pemidanaan dalam penuntasan perkara korupsi tersebut. Sehingga menurut dia, jika mekanisme nonperadilan dilakukan, akan bertentangan dengan beleid pemberantasan korupsi itu sendiri.

“Kesimpulan saya, konsep restoratif justice dalam penanganan kasus korupsi ini, tidak relevan dilakukan selama UU Tipikor saat ini, masih tetap eksis dan berlaku untuk digunakan,” ujar Al Araf, Selasa (8/3).

Ia pun mengatakan, dengan meniadakan pemidanaan berupa penjara terhadap pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta, memberikan ruang impunitas terhadap praktik-praktik korupsi. Terutama kata dia, praktik-praktik korupsi yang terjadi di daerah-daerah. “Sehingga dengan adanya impunitas ini, akan semakin membuat praktik korupsi semakin tinggi,” ujar dia.

(https://www.republika.id/posts/25746/korupsi-level-teri-rugikan-negara-dua-kali)