Hilirisasi Batu Bara Jadi DME di Muaraenim Sumsel Tekan Impor Elpiji dan Buka Lapangan Kerja
Groundbreaking tersebut dilakukan langsung Presiden RI Joko Widodo, pada Senin (24/1/2022).
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) karena akan bisa menekan impor elpiji.
"Impor kita elpiji itu besar banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun," ujar Presiden dalam sambutannya.
"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji," lanjutnya.
Jokowi mengatakan proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp70 triliun.
"Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang besar sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," paparnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu.
"Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," lanjutnya.
"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tambahnya.
Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan.
Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.
"Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
"Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru terus konsisten dan satu presepsi dengan jajaran PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina untuk segera merealisasikan proyek hilirisasi batu bara Coal to DME yang berada di Tanjung Enim Sumsel.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Dimethyl Ether (DME) ini menurutnya akan menjadi salah satu energi alternatif sebagai subsitusi untuk menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
"Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi batu bara yang besar, disini kami bersama yang lainnya akan satu presepsi tentunya untuk membuat proyek ini akan secepatnya bisa dirasakan masyarakat," ungkap Herman Deru
"Daerah Tanjung Enim ini juga salah satu kawasan ekonomi khusus, sebagai kepala daerah saya sangat senang proyek ini berjalan di sini. Artinya ada kontribusi Sumsel didalamnya," katanya.
Menurutnya, proyek tersebut sangat tepat dilakukan untuk bisa mengurangi impor elpiji yang ada di Indonesia.
"Hal ini memang sangat tepat untuk mengurangi ketergantungan impor gas elpiji, memang seharusnya ini cepat kita realisasikan sehingga nantinya masyarakat tidak akan lagi mengalami kelangkaan gas elpiji," tambahnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian.
Tidak ada komentar