Warga Binaan Rutan Martapura Serius Dengarkan Penjelasan KPU OKU Timur, Berharap Bisa Dapatkan e-KTP

baturajaradio.com - Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak April 2019 mendatang, Komisi pemilihan Umum (KPU) OKU Timur melakukan sosialisasi bersama relawan demokrasi Selasa (05/03/2019) kepada warga binaan yang menghuni Cabang Rutan Martapura.

Sosialisasi tersebut didampingi langsung oleh Kepala Rutan Cabang Martapura Royhan Al Faisal AMd. IP, SH, MH, didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Oktomi.

Ketua KPU OKU Timur Herman Jaya melalui Divisi Prencanaan Program Data Informasi (Prodatin) Sulistiani SE, dalam sosialisasi tersebut mengatakan, sosialisasi dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan dalam pemilihan dan meningkatkan kecerdasan pemilih.

Dalam sosialisasi tersebut KPU dan relawan demokrasi menyampaikan bagaimana cara memilih yang baik dan benar dalam menyalurkan hak suaranya.

Pemilu serentak tahun 2019 kata Sulis merupakan yang pertamakali dilaksanakan untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI, DPD dan Pilpres.

"Saat mencoblos jangan sampai diluar garis maupun dicoblos dua kali. Karena itu dilakukan sosialisasi disetiap lini termasuk terhadap warga binaan," kata Sulis sambil memperagakan cara mencoblos di contoh kertas suara yang ada.

Adapun warna kertas suara lanjut Sulis, untuk DPRD kabupaten/kota warna hijau, provinsi warna biru, DPR RI kuning, DPD merah, dan kertas suara presiden warna abu-abu.

"Untuk di Cabang Rutan Martapura dibuat TPS khusus tujuannya untuk melayani warga binaan yang akan menyalurkan aspirasinya," katanya.

Sementara Kepala Rutan Cabang Martapura Royhan Al Faisal meminta kepada pihak KPU agar intens melakukan sosialisasi terhadap warga binaan mengingat sebagian warga binaan ada yang memiliki pendidikan rendah.

"Jadi sosialisasinya jangan hanya satu kali sehingga warga binaan benar-benar memahami dan mengerti bagaimana cara menyalurkan hak suaranya dengan sah," jelasnya.

Menurut dia, sosialisasi memang harus dilakukan karena tingkat kesulitan pada Pilkada serentak lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.

"Harapan saya agar Napi dan tahanan yang sudah didata bisa mendapatkan e-KTP, karena itu saya harapkan KPU bisa mengusahakannya dan berkoordinasi dengan dinas kependudukan," katanya.

(http://palembang.tribunnews.com/2019/03/05)