Ini Penjelasan Bulog OKU Tentang Temuan 6.000 Ton Beras Rusak di Gudang

baturajaradio.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ogan Komering Ulu (OKU) memanggil manajemen Bulog Sub Divre OKU, Jumat (8/2/2019).

Pemanggilan ini terkait temuan 6.000 ton beras rusak di sejumlah gudang milik bulog.

Pantauan di lapangan, rapat dengar pendapat dengan Bulog OKU dihadiri oleh Yopi Sahrudin, Ir H Saifudin anggota komisi III, Media Idris anggota komisi I, IR H Marjito dan pihak Bulog.

Kepala Bulog SubDivre OKU Deni Laksana Putra menjelaskan, menumpuknya beras tahun 2015 di dalam gudang tersebut karena perubahan kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya pada tahun tersebut peredaran beras tidak seimbang, di mana tahun tersebut penyerapan gabah banyak namun batasan atau pagu dikurangi.

"Kita hanya eksekutor saja, tahun 2015 kita menyerap 18 juta ton, namun dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat lajur beras di OKU Raya tidak seimbang," katanya.

Saat ditanya oleh Ketua BPPD Yopi Sahrudin yang juga anggota Komisi I DPRD OKU terkait standar pembelian dan pengadaan raskin di Bulog OKU?

Deni menjelaskan, jika beras medium atau yang sering disebut raskin ketahanannya hanya 4 bulan saja, setelah itu beras akan turun mutu.

Sesuai dengan SOP layak tidaknya beras untuk raskin harus memenuhi 4 unsur.

Pertama kadar airnya hanya 14 persen, kedua broken atau hancur 20 persen, menir 2 persen.

"Beras tersebut akan diperiksa oleh tim Pemeriksa Pemeriksa Kualitas (PPK) 10 persen dulu, kalau tim merekomendasi beras tersebut layak dibeli maka kita akan masukkan kegirangan," kata Deni

Sementara itu Yopi Syahrudin Anggota Komisi I DPRD OKU menyimpulkan jika kinerja Bulog tidak menggunakan sistem kuality control

Terbukti dengan banyaknya beras yang tertimbun membusuk di gudang milik Bulog.

"Menurut kami tetap saja, Bulog zolim kepada masyarakat, sistem pembelian dan pengadaan tidak lagi menggunakan sistem quality control,"

"Jangan-jangan memang ada beras yang tidak bermutu atau tidak sesuai standar masih dibeli," kata Yopi.

Yopi juga mengatakan, jika ulah Bulog ini sendiri membuat BUMN tersebut merugi.

"Hitung saja 6000 ton dikali Rp 7.300 sesuai harga beli Bulog, maka akan keluar nominal sebesar sekitar Rp 48 milyar lebih, itu uang yang sangat banyak dimana saat ini masih ada warga yang memang belum mampu yang harus dibantu walau hanya dengan beras," katanya. (http://sumsel.tribunnews.com)