Anggaran Perawatan Sensor Gempa dan Tsunami Masih Kurang
baturajaradio.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta penambahan anggaran perawatan alat peringatan dini dan sensor gempa-tsunami. Selain anggaran perawatan yang terbatas, saat ini jumlah sensor gempa-tsunami juga jauh dari kata ideal.
"Saat ini hanya ada 170 sensor, meski target awal 500 alat. Dan kami diberi anggaran terbatas untuk pemeliharaan, hanya 70 alat, kondisi ini kita prihatin karena kemungkinan tahun depan juga masih dianggarkan untuk 70 sensor saja," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, Rabu (12/9/2018).
Hal itu disampaikannya saat Diskusi Nasional Pelajaran Gempa Yogya dan Lombok untuk Keselamatan Indonesia di kampus UII, Sleman.
Meski demikian, Rahmat menegaskan BMKG terus memantau kondisi alam Indonesia yang rawan gempa-tsunami. Pemantauan dan analisa intesif dilakukan pascagempa melanda Aceh, Yogya, dan Lombok kemarin.
"Kita harus mengawal seluruh wilayah Indonesia, memberi informasi dan peringatan dini yang cepat dan akurat. Jadi ini kami harus yakinkan ke pimpinan BMKG dan DPR, agar kasus gempa besar ini bisa membuka mata semua pihak, perlu dukungan anggaran untuk pemeliharaan," ujarnya.
Menurutnya, analisa intensif oleh BMKG terhadap peristiwa gempa yang berpotensi tsunami memang baru dilakukan pasca gempa Aceh. Saat itu, BMKG belum memiliki alat sensor yang mumpuni.
"BMKG belajar setiap kejadian gempa, sebelumnya tsunami di Flores tahun 1992 tapi kurang ada pembelajaran, belum ada sistem peringatan dini tsunami, baru pasca Aceh kita intensif menganalisa, waktu itu masih terbatas peralatannya," urainya.
Rahmat pun membandingkan kondisi di Jepang yang luasnya kurang lebih seperti Pulau Sumatera, memiliki ribuan sensor.
"Sedangkan Indonesia luas lebih besar, hanya 170 sensor, anggaran perawatan 70 lokasi. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat agar lebih peka dengan daerah yang rawan bencana gempa," imbuhnya.
(https://news.detik.com)
baturajaradio.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta penambahan anggaran perawatan alat peringatan dini dan sensor gempa-tsunami. Selain anggaran perawatan yang terbatas, saat ini jumlah sensor gempa-tsunami juga jauh dari kata ideal.
"Saat ini hanya ada 170 sensor, meski target awal 500 alat. Dan kami diberi anggaran terbatas untuk pemeliharaan, hanya 70 alat, kondisi ini kita prihatin karena kemungkinan tahun depan juga masih dianggarkan untuk 70 sensor saja," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, Rabu (12/9/2018).
Hal itu disampaikannya saat Diskusi Nasional Pelajaran Gempa Yogya dan Lombok untuk Keselamatan Indonesia di kampus UII, Sleman.
Meski demikian, Rahmat menegaskan BMKG terus memantau kondisi alam Indonesia yang rawan gempa-tsunami. Pemantauan dan analisa intesif dilakukan pascagempa melanda Aceh, Yogya, dan Lombok kemarin.
"Kita harus mengawal seluruh wilayah Indonesia, memberi informasi dan peringatan dini yang cepat dan akurat. Jadi ini kami harus yakinkan ke pimpinan BMKG dan DPR, agar kasus gempa besar ini bisa membuka mata semua pihak, perlu dukungan anggaran untuk pemeliharaan," ujarnya.
Menurutnya, analisa intensif oleh BMKG terhadap peristiwa gempa yang berpotensi tsunami memang baru dilakukan pasca gempa Aceh. Saat itu, BMKG belum memiliki alat sensor yang mumpuni.
"BMKG belajar setiap kejadian gempa, sebelumnya tsunami di Flores tahun 1992 tapi kurang ada pembelajaran, belum ada sistem peringatan dini tsunami, baru pasca Aceh kita intensif menganalisa, waktu itu masih terbatas peralatannya," urainya.
"Sedangkan Indonesia luas lebih besar, hanya 170 sensor, anggaran perawatan 70 lokasi. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat agar lebih peka dengan daerah yang rawan bencana gempa," imbuhnya.
Tidak ada komentar