KPAI Minta Bupati dan Wali Kota Bikin Perda Perlindungan Anak

Baturajaradio.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto meminta para bupati dan wali kota ikut aktif dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan membuat peraturan daerah (perda) yang berperspektif anak. 

Susanto menyampaikan itu saat memberikan pembekalan perlindungan anak bagi 150 pimpinan daerah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Auditorum BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jumat (8/12/2017). Susanto juga meminta para pimpinan daerah mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus-kasus anak, serta model-model program ramah anak di daerah masing-masing. 

"Tentu tetap mempertimbangkan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini sebagai ikhtiar preventif agar kasus-kasus anak bisa ditekan semaksimal mungkin," kata Susanto dalam keterangannya.

Menurut Susanto, model program yang mendesak dikembangkan seperti puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, madrasah ramah anak, pesantren ramah anak, desa ramah anak, RT/RW ramah anak, masjid ramah anak, gereja ramah anak dan lainnya. 

"Dengan harapan, stimulasi dan fasilitasi tumbuh kembang anak berjalan optimal dan kerentanan munculnya kasus pelanggaran anak bisa dicegah sedini mungkin," ujarnya.

Susanto menekankan saat ini merupakan era inovasi. Daerah yang miskin gagasan dan inovasi akan tertinggal. Karena itu, inovasi layanan publik ramah anak merupakan keniscayaan. 

"Kembangkan layanan-layanan publik yang terkait dengan anak. Selain itu, kembangkan budaya lokal yang positif untuk pengembangan karakter anak. Ini upaya baik untuk juga agar syiar budaya ramah anak dapat menginspirasi generasi," tuturnya.

Susanto juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengundangnya untuk berbicara di depan para pimpinan daerah. Sebab, isu perlindungan anak saat ini merupakan sudah menjadi nasional.

"Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Mendagri. Ini langkah baik atas upaya beliau memberikan pembekalan pimpinan daerah agar responsif perlindungan anak," ujarnya. 

(https://news.detik.com)