Kemdikbud Dinilai Belum Maksimal Tekan Masalah Pendidikan

Baturajaradio.com -  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, capaian kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hingga akhir tahun 2017 belum bisa menekan masalah pendidikan di Indonesia. Hingga kini, kekurangan guru, minimnya sarana prasarana pendidikan masih menjadi kendala besar dalam peningkatan kualitas pendidikan.

"Angka-angka keberhasilan Kemendikbud itu memang terlihat besar, namun sayangnya apa yang kita rasakan di daerah ada beberapa kendala," ungkap Presidium FSGI Fahmi Hatib saat dihubungi Republika, Rabu (20/12).

Fahmi mengatakan, kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi problematika besar dalam dunia pendidikan. Perekrutan 15 ribu guru Program Keahlian Ganda untuk SMK pun, pada kenyataannya belum bisa merata di berbagai daerah.

Fahmi yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menyebut, barometer keberhasilan program pelatihan guru oleh Kemendikbud dinilai keliru. "Bagaimana mungkin pembelajaran berhasil, padahal gurunya kurang," jelas Fahmi.

Dia menuturkan, hingga kini anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) masih banyak disalahgunakan. Seringkali, karena alasan ekonomi anggaran PIP tidak dimanfaatkan untuk kepentingan non-pendidikan.

Karena itu, dia menegaskan, perlu ada evaluasi terkait regulasi penyelenggaraan PIP. Dia meminta, agar pemerintah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk membantu pemanfaatan anggaran PIP kepada peserta didik.

"Misal nanti sekolah sekolah yang membelikan sepatu, atau lainnya. Karena sekarang kan kalau sekolah ikut campur dinilai pungli," jelas dia.

Berikutnya, dia menuturkan, penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di NTB memang sudah mencapai 100 persen. Namun, ketersedian perangkat dalam penyelenggaran UNBK masih sangat minim.

Karena itu, ke depan dia menilai, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus lebih fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas guru, serta sarana prasana pendidikan. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia akan bisa lebih baik. (republika.co.id)