Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Internasional Bahas Laut Cina Selatan
Baturaja Radio - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyampaikan langkah Indonesia
menghadapi Cina di Laut China Selatan. Beberapa kali kapal Cina masuk
wilayah RI sehingga diambil tindakan tegas.
"Presiden setuju. Kami akan membuat tim pakar kita berbicara hukum internasional bagaimana enaknya hubungan kita dengan Tiongkok ini tetap baik tapi kedaulatan kita tidak terganggu," jelas Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Luhut juga menyampaikan bahwa dalam insiden terakhir, ABK Cina tidak mengalami luka karena penangkapan oleh TNI AL.
Kembali soal wilayah kedaulatan RI, pemerintah menggandeng ahli hukum internasional Hasyim Djalal.
"Pak Hasyim Djalal pakar hukumnya jadi leader biar nanti kita tidak buat kesalahan seperti Sipadan dan Ligitan. Kemudian setelah digambarkan Prof Hasyim Djalal ada pembenaran-pembenaran yang memperkuat posisi kita," tutur dia.
Luhut juga menegaskan hubungan RI dan Cina tak terganggu karena urusan di Laut Cina Selatan.
"Yang penting kita damai-damai saja," tegasnya.(http://news.detik.com)
"Presiden setuju. Kami akan membuat tim pakar kita berbicara hukum internasional bagaimana enaknya hubungan kita dengan Tiongkok ini tetap baik tapi kedaulatan kita tidak terganggu," jelas Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Luhut juga menyampaikan bahwa dalam insiden terakhir, ABK Cina tidak mengalami luka karena penangkapan oleh TNI AL.
Kembali soal wilayah kedaulatan RI, pemerintah menggandeng ahli hukum internasional Hasyim Djalal.
"Pak Hasyim Djalal pakar hukumnya jadi leader biar nanti kita tidak buat kesalahan seperti Sipadan dan Ligitan. Kemudian setelah digambarkan Prof Hasyim Djalal ada pembenaran-pembenaran yang memperkuat posisi kita," tutur dia.
Luhut juga menegaskan hubungan RI dan Cina tak terganggu karena urusan di Laut Cina Selatan.
"Yang penting kita damai-damai saja," tegasnya.(http://news.detik.com)
Tidak ada komentar