Menteri Yuddy Sebut Rencana Rumahkan 1 Juta PNS Masih Tahap Simulasi
"Saya sampaikan beberapa kali ini kan masih simulasi di kementerian PAN RB, sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Presiden di bidang aparatur. Jadi kami tengah matangkan dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan LAN," ujar Yuddy kepada wartawan usai pertemuan dengan seluruh eselon II di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).
Yuddy mengatakan, simulasi perumahan 1 juta PNS telah dipresentasikan pada rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Yuddy segera menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami baru mempresentasikan itu pada rapat KPRBN, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dipimpin wakil Presiden. Kami sedang membuat laporan komprehensif untuk dilaporkan pada Presiden. Dalam waktu dekat kami siapkan (laporannya)," kata Yuddy.
Pemerintah juga tengah menggodok proses rasionalisasi pegawai sehingga tidak asal pukul rata. "Dalam simulasi ini kami juga mempertimbangkan hak pegawai,tidak ada pecat asal asalan, tidak ada PHK, tidak ada istilah memangkas. Tapi memang rasionalisasinya untuk mendapatkan pegawai yang rasional. Dan menurut kami angka rasionalnya di angka 3,5 juta (jumlah ideal PNS di pusat dan daerah),"
Rencana rasionalisasi tersebut akan diterapkan kepada PNS yang dianggap lalai atau tidak berkompeten dalam menjalankan tugas kepegawaiannya.
"Bagaimana mungkin negara mengeluarkan uang dengan begitu besar tapi disiplinnya rendah, pelayanan publiknya buruk, oleh karena itu kebijakan rasionalisasi ini perlu dilakukan. Sehingga dalam simulasi Pan RB sampai dengan tahun 2019, 1 juta keluar akan menggenapi 3,5 juta ini dengan kualitas SDM yang lebih baik lagi," jelasnya.
Namun bukan berarti dengan adanya pemangkasan, tak akan ada rekrutmen lagi. Yuddy mengatakan di beberapa bidang justru sedang diperlukan sekali penambahan pegawai.
"Rekrutmen tetap dilakukan, karena moratorium ini dikecualikan di tenaga pendidikan, kesehatan dan lingkungan pekerjaan nawacita, program unggulan nawacita, yang terkait dengan infrastruktur, engineer-engineer kita perlukan, ahli-ahli pengairan yang terkait dengan ketahanan pangan, peneliti LIPI itu tepat kita butuhkan," jelasnya.
Yuddy juga menambahkan tenaga Kepegawaian di lembaga penegakan hukum juga perlu diberikan penambahan, walau tak sebesar dulu. Bidang-bidang tersebut, menurut Yuddy adalah TNI, Polri, dan penjaga penjara.
"Jadi Pak Presiden tadi mengatakan kalau yang keluar 100 yang masuk tidak lebih dari 50. Artinya pendekatannya bukan zero growth tetapi negative growth. Karena rencana jangka panjangnya harus memenuhi rasio kebutuhan PNS dalam jumlah penduduk yang kurang lebih 1,5 persen itu dalam kajian Kemen PAN. Ini kita bahas terus dengan BKN dan LAN," tutupnya.(https://news.detik.com)
Tidak ada komentar