Pertengahan Mei, Calon Jamaah Haji Bisa Lunasi Setoran Awal
Baturaja Radio - Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR terus mencari formula terbaik agar
penyelenggaraan haji tahun 2016 berjalan tanpa hambatan. Salah satunya,
DPR mendesak Kemenag agar dapat memastikan pelayanan di Arafah dan Mina
berfungsi baik.
"Mendesak Kementerian Agama RI memastikan peningkatan fasilitas layanan di Arafah dan Mina berjalan dan berfungsi dengan baik serta mencari alternatif lain untuk peningkatan fasilitas pendingin di tenda," demikian bunyi salah satu poin di kesimpulan rapat Komisi VIII DPR dan Kemenag yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa di Kompleks DPR, Senayan, Sabtu (30/4/2016).
Hal lainnya, DPR juga mendesak Kemenag meningkatkan koordinasi dengan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Serta memastikan dilakukannya upgrade layanan transportasi agar memenuhi aspek kelayakan.
"Mendesak Menag melakukan perbaikan penyajian laporan laporan BPIH dan perencanaan BPIH tahun selanjutnya untuk kelancaran pembahasan BPIH. Mendesak mempercepat proses penerbitan Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1437 H / 2016 M," baca Ledia.
Terkait penerbitan Keppres, Lukman berharap setelah hasil rapat ini diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, pertengahan Mei 2016 Keppres tersebut sudah bisa terbit.
"Yang utama adalah bagaimana kualitas pelayanan semakin baik dari tahun lalu. Setelah ini kita akan segera ajukan kesepakatan ini ke presiden. Lalu beliau bisa menuangkan ke Keppres. Setelah itu sudah sekitar seminggu mudah-mudahan diselesaikan," tutur Menag.
"Harapan kami pertengahan Mei ini bisa diumumkan ke masyarakat khususnya calon jemaah yang akan lunasi setoran awalnya (Rp 25 juta)," imbuhnya.
Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama telah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016. Disepakati biaya haji tahun ini turun USD 132 atau setara Rp 1.768.800.(Detik.com)
"Mendesak Kementerian Agama RI memastikan peningkatan fasilitas layanan di Arafah dan Mina berjalan dan berfungsi dengan baik serta mencari alternatif lain untuk peningkatan fasilitas pendingin di tenda," demikian bunyi salah satu poin di kesimpulan rapat Komisi VIII DPR dan Kemenag yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa di Kompleks DPR, Senayan, Sabtu (30/4/2016).
Hal lainnya, DPR juga mendesak Kemenag meningkatkan koordinasi dengan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Serta memastikan dilakukannya upgrade layanan transportasi agar memenuhi aspek kelayakan.
"Mendesak Menag melakukan perbaikan penyajian laporan laporan BPIH dan perencanaan BPIH tahun selanjutnya untuk kelancaran pembahasan BPIH. Mendesak mempercepat proses penerbitan Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1437 H / 2016 M," baca Ledia.
Terkait penerbitan Keppres, Lukman berharap setelah hasil rapat ini diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, pertengahan Mei 2016 Keppres tersebut sudah bisa terbit.
"Yang utama adalah bagaimana kualitas pelayanan semakin baik dari tahun lalu. Setelah ini kita akan segera ajukan kesepakatan ini ke presiden. Lalu beliau bisa menuangkan ke Keppres. Setelah itu sudah sekitar seminggu mudah-mudahan diselesaikan," tutur Menag.
"Harapan kami pertengahan Mei ini bisa diumumkan ke masyarakat khususnya calon jemaah yang akan lunasi setoran awalnya (Rp 25 juta)," imbuhnya.
Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama telah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016. Disepakati biaya haji tahun ini turun USD 132 atau setara Rp 1.768.800.(Detik.com)
Tidak ada komentar