KPK Sehari 2 Operasi Tangkap Tangan, Ruhut: Maju Terus, Tangkap Semua
Baturaja Radio - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan,
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Agus
Rahardjo patut diacungi jempol. Terakhir, dalam waktu sehari tim
penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua dugaan
kasus yang berbeda.
"Dari awal aku kan apresiasi bos. Ini mantap KPK di bawah Agus Rahardjo. Aku tegas katakan jangan underestimate dulu terhadap KPK sekarang. Buktinya lihat," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Ruhut mengatakan, di awal kinerja Agus Rahardjo Cs sempat diragukan kapabilitasnya memimpin KPK. Namun, setelah berulang kali melakukan OTT, itu menjadi bukti bila KPK jilid IV tak bisa diremehkan.
Dukungan publik yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijawab KPK dengan bukti kinerja.
"Mantap kan bos. Itu hasil seleksi kami. Jangan lah ragukan Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, La Ode, Alexander, Saut. Wiuhh. Sekarang yang penting dukung KPK berantas korupsi, maju terus KPK," ujar koordinator juru bicara Demokrat itu.
Lanjutnya, kata Ruhut, masyarakat sekarang ingin KPK tetap 'galak' dalam memberantas korupsi terutama melakukan OTT. Maka, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus ditolak karena melemahkan lembaga tersebut.
"Maju terus dukung KPK. Makanya partai aku itu tolak revisi UU KPK. Ayo KPK, rakyat itu miskin karena koruptor. Tangkap mereka semua. Buktikan kepada masyarakat," ujar Anggota Komisi III DPR itu.
Seperti diketahui, Kamis (31/3), kemarin, tim penyidik KPK menggelar OTT dua kali dalam sehari. Pertama, terkait dugaan suap penghentian penyelidikan kasus PT Brantas Abdipraya (BA) di Kejaksaan Tinggi DKI. Dalam kasus ini, KPK menciduk tiga orang yakni dari Direktur Keuangan PT BA yaitu SWA dan DPA. Lalu, pihak swasta berinisial MRD yang diduga sebagai perantara.
Kemudian, berikutnya anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi yang juga ditangkap penyidik KPK dalam OTT. Belum diketahui, dugaan kasus yang melibatkan Sanusi.
Sebelum dua kasus ini, KPK pada Januari 2016 juga sudah menggelar OTT seperti kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan anggota DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti. (news.detik.com)
"Dari awal aku kan apresiasi bos. Ini mantap KPK di bawah Agus Rahardjo. Aku tegas katakan jangan underestimate dulu terhadap KPK sekarang. Buktinya lihat," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).
Ruhut mengatakan, di awal kinerja Agus Rahardjo Cs sempat diragukan kapabilitasnya memimpin KPK. Namun, setelah berulang kali melakukan OTT, itu menjadi bukti bila KPK jilid IV tak bisa diremehkan.
Dukungan publik yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijawab KPK dengan bukti kinerja.
"Mantap kan bos. Itu hasil seleksi kami. Jangan lah ragukan Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, La Ode, Alexander, Saut. Wiuhh. Sekarang yang penting dukung KPK berantas korupsi, maju terus KPK," ujar koordinator juru bicara Demokrat itu.
Lanjutnya, kata Ruhut, masyarakat sekarang ingin KPK tetap 'galak' dalam memberantas korupsi terutama melakukan OTT. Maka, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus ditolak karena melemahkan lembaga tersebut.
"Maju terus dukung KPK. Makanya partai aku itu tolak revisi UU KPK. Ayo KPK, rakyat itu miskin karena koruptor. Tangkap mereka semua. Buktikan kepada masyarakat," ujar Anggota Komisi III DPR itu.
Seperti diketahui, Kamis (31/3), kemarin, tim penyidik KPK menggelar OTT dua kali dalam sehari. Pertama, terkait dugaan suap penghentian penyelidikan kasus PT Brantas Abdipraya (BA) di Kejaksaan Tinggi DKI. Dalam kasus ini, KPK menciduk tiga orang yakni dari Direktur Keuangan PT BA yaitu SWA dan DPA. Lalu, pihak swasta berinisial MRD yang diduga sebagai perantara.
Kemudian, berikutnya anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi yang juga ditangkap penyidik KPK dalam OTT. Belum diketahui, dugaan kasus yang melibatkan Sanusi.
Sebelum dua kasus ini, KPK pada Januari 2016 juga sudah menggelar OTT seperti kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan anggota DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti. (news.detik.com)
Tidak ada komentar