Sebut Ada Mahar Politik, PDIP: Ahok Jangan Bikin Imajinasi
Baturaja Radio - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat panas
kuping elit PDI Perjuangan (PDIP). Ahok menyatakan begitu mahalnya mahar
politik yang harus dikeluarkannya jika diusung oleh partai.
Blak-blakan, Ahok menyebut butuh uang Rp26 miliar hanya untuk memulai kampanye di rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.
"Kalau cerita ada mahar politik, siapa yang minta itu. Jangan bikin imajinasi, seolah Pak Ahok dizalimi PDIP, enggak lah," sebut Ketua DPP PDIP Andreas Pereira di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Soal rencana mantan Bupati Belitung Timur itu mencalonkan diri lewat jalur independen, PDIP, kata Andreas, akan menghormati keputusan tersebut. Namun di sisi lain, Ahok tak boleh mendesak partainya untuk membuat keputusan.
Hal ini terkait dengan desakan Ahok kepada Ketua Umum PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk segera menentukan sikap soal calon di Pilgub DKI.
"Kami (PDIP) punya mekanisme proses penjaringan, penjaringan beberapa tahapan baru keputusan itu sampai bulan Juli," sebutnya.
Desakan kepastian itu bagi Andreas adalah tindakan yang mendekonstruksi sistem yang sudah berjalan di partainya. Jangan sampai, kata dia, Ahok hanya berkeinginan untuk jadi gubernur tanpa melihat esensi demokrasi.
"Kita bukan bilang deparpolisasi tapi ada kecenderungan gejala parpol tidak penting yang penting saya (Ahok) jadi gubernur," ungkapnya. (http://news.okezone.com)
Blak-blakan, Ahok menyebut butuh uang Rp26 miliar hanya untuk memulai kampanye di rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.
"Kalau cerita ada mahar politik, siapa yang minta itu. Jangan bikin imajinasi, seolah Pak Ahok dizalimi PDIP, enggak lah," sebut Ketua DPP PDIP Andreas Pereira di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Soal rencana mantan Bupati Belitung Timur itu mencalonkan diri lewat jalur independen, PDIP, kata Andreas, akan menghormati keputusan tersebut. Namun di sisi lain, Ahok tak boleh mendesak partainya untuk membuat keputusan.
Hal ini terkait dengan desakan Ahok kepada Ketua Umum PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk segera menentukan sikap soal calon di Pilgub DKI.
"Kami (PDIP) punya mekanisme proses penjaringan, penjaringan beberapa tahapan baru keputusan itu sampai bulan Juli," sebutnya.
Desakan kepastian itu bagi Andreas adalah tindakan yang mendekonstruksi sistem yang sudah berjalan di partainya. Jangan sampai, kata dia, Ahok hanya berkeinginan untuk jadi gubernur tanpa melihat esensi demokrasi.
"Kita bukan bilang deparpolisasi tapi ada kecenderungan gejala parpol tidak penting yang penting saya (Ahok) jadi gubernur," ungkapnya. (http://news.okezone.com)
Tidak ada komentar