SBY Minta Penyebar Meme Ani Yudhoyono Capres PD 2019 Diinvestigasi
Di hadapan pimpinan kader daerah PD dan anggota Fraksi PD DPR, SBY mengaku kaget saat mengetahui adanya meme itu di media sosial. Gambar Ibu Ani yang disebut Capres 2019 menyebar saat SBY dan fungsionaris DPP PD tengah safari Tour De Java.
"Kita sedang siang malam melaksanakan safari tiba-tiba mendengar berita seperti itu. Saya masih ingat di dalam bus dalam perjalanan Semarang, Demak, Jepara, Kudus," ungkap SBY dalam rapat konsolidasi PD di Harris Hotel, Gubeng, Surabaya, Minggu (20/3/2016).
Untuk itu SBY memerintahkan jajarannya untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan meme itu. Ia tidak ingin istrinya menjadi sasaran bullying dari orang yang ingin memanfaatkan keadaan.
"Saya minta tolong diinvestigasi siapa ini, siapa yang melepas ini, mungkin tujuannya tidak baik. Pembusukan atau pemecah-belah kekompakan kita. Tidak ingin seorang Ibu Ani atau siapa pun menjadi korban dari serangan-serangan sosial media, dibully kiri dan kanan, dari orang yang membikin ini semua," tegas jenderal purnawirawan itu.
Meski demikian, SBY tidak menampik bahwa mungkin saja niat yang membuat meme bertujuan baik. Namun tetap saja Presiden RI ke-6 tersebut meminta semua kadernya agar selalu waspada.
"Atau mungkin tujuan baik, iseng, tapi kita harus jernih, cermat dan selalu waspada karena politik keras dan kadang-kadang kejam. Kadang sarat dengan fitnah," tutur SBY.
Pria asal Pacitan ini terlihat kesal saat berbicara dengan adanya isu yang menyebut istrinya akan maju dalam Pilpres 2019. Apalagi isu muncul ketika SBY dan jajarannya tengah melakukan road show. Ia sendiri dalam beberapa kesempatan mengaku melakukan Tour De Java bukan untuk kembali nyapres namun untuk menyerap aspirasi publik dan berkonsolidasi soal pilkada.
"Saya sedih kalau ada yang curiga, gelisah dengan apa yang kami lakukan ini. Niat kami baik, menyapa rakyat, menyapa kader, menggerakkan mesin partai. Itu kan hak kita. Kedaulautan partai untuk menggerakkan mesin partai untuk tujuan baik," tukas SBY.
"Jadi tidak perlulah (ada yang mengatakan) 'ada apa ini', 'ngapain itu'. Lantas lewat sosmed, ada yang menyerang, membully. Tapi sabar saja," sambungnya.
SBY menjelaskan bahwa selama melakukan Tour De Java, semua dilakukan dengan transparan. Bagaimana ia bersama DPP PD, termasuk anggota Fraksi PD DPR mendengar aspirasi rakyat. Bahkan ketika ada yang meminta pemerintah melakukan sesuatu yang tidak sesuai, SBY membantu menjelaskannya bahwa kebijakan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan pemrerintah.
"Kita terang, bahkan dalam banyak dialog, mereka mengatakan dengan polos, penuh ekspresi, seharusnya pemerintah begini-begini tapi saya tahu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah karena saya selama 10 tahun memimpin negara ini," jelas SBY.
SBY menyatakan tidak ingin ikut campur urusan pemerintah. Namun hanya mencoba membantu pekerjaan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dengan menyerap aspirasi rakyat dan nantinya akan disampaikan secara resmi.
"Saya tidak boleh memanipulasi, ikut-ikutan. Karena saya tahu tidak mungkin UU-nya tak pas, kondisi dan sumber daya pemerintah tidak pas. Saya bantu Presiden Jokowi, saya bantu pemerintah. (Saya katakan), ibu/bapak kalau itu tidak mungkin karena begini-begini. Itu yang sebenarnya kami lakukan dan rekaman ada semua," sebutnya.
PD berharap pemerintah mau menerima segala saran maupun koreksi yang diberikan. Bukan justru, kata SBY, memiliki anggapan miring terhadap yang dilakukan oleh partai berlambang Mercy itu.
"Di era transparasi dan kebebasan, kalau pemerintah atau pimpinan gusar karena ada suara yang tidak ingin didengar. Padahal itu suara rakyat ya artinya tidak mau dikritik, dikoreksi. Itu bahaya," terang SBY.
"10 tahun ratusan kritik, hujatan, koreksi terhadap saya dan pemerintahan yang saya pimpin. Itu bagus karena mengontrol saya dan pemerintahan yang saya pimpin agar tidak salah. Agar kebijakan saya tepat dan sesuai dengan harapan rakyat," imbuhnya.
SBY menegaskan bahwa PD masih konsisten dengan hasil kongres. Yakni loyal terhadap pemerintah, dan mendukung penuh segala kebijakan dan keputusan presiden serta jajarannya jika memang tepat dan sesuai aspirasi rakyat. Termasuk melakukan kritik dan koreksi jika kebijakan pemerintah tidak baik.
"Kalau masih ada yang curiga, saya ingin kembali mengulangi, karena kita ingin satu kata dengan perbuatan, konsisten, bisa dipegang. Di Surabaya kita pernah mengeluarkan sikap politik dan masih berlaku hingga 2019. Hakekatnya selamanya," tutup SBY.(detik.com)
Tidak ada komentar