MENTERI PANRB SANJUNG DEMONSTRASI HONORER K2
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX24nt9sV7Vli4KH6xvjhjYJHdPBZxR4QNG-tG5TSETdnolUp50WrtNDhJHN0o5xdeNss066a5u7J8eEwkWAFwCtPnAMKCv3XygNq8ezVoqnf1ZnfQe3uA88M_x2YQIGhIWPOOZqzSOyyh/s320/thumb_124284_10304710022016_yuddy_demo.jpeg)
"Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy, dalam keterangan persnya, Rabu (10/2).
Yuddy siang tadi turun ke lapangan berada di antara para demonstran. Ia turut mengungkapkan simpatinya terhadap aspirasii para tenaga honorer K2 tersebut.
"Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Yuddy juga menampik ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.
Terkait hal tersebut, juru bicara Menteri PANRB, Herman Suryatman mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.
"Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.
Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk bisa menerima perwakilan demonstran, untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut.
"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
Unjuk rasa tenaga Honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Yang terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa.
Massa yang telah tiba di Jakarta sebelum hari aksi, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Sejak pagi, mereka melakukan long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas.
Mereka meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. (Rmol.co)
Tidak ada komentar