Azwar Abubakar: Banyak Tenaga Honorer Diangkat karena Faktor Kedekatan
Baturaja Radio - Mantan Menteri PANRB Azwar Abubakar angkat bicara terkait aksi ribuan tenaga honorer yang menuntut jadi PNS. Ia menyoroti pola pengangkatan tenaga honorer di daerah karena faktor kekerabatan.
"Waktu otonomi-otonomi digulirkan, semua orang angkat siapa saja. Banyak sekali yang diangkat karena kepentingan kedekatan. Mengangkat tak sesuai kebutuhan, tak sesuai kompetensi," kata Azwar usai diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).
Ke depannya, Azwar yang merupakan menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu II ini berharap mekanisme pengangkatan tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tidak, Azwar khawatir akan semakin banyak yang menuntut dijadikan PNS.
Proses seleksi dari tenaga honorer menjadi PNS harus adil, kata Azwar. Pengangkatan tenaga honorer di daerah, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.
"Memang sudah diputuskan 2005 enggak boleh lagi ada honorer. Jadi tanggung jawabnya Bupati Kabupaten, kota, jangan semuanya lepas daerah ke Jakarta (pusat). Kasihan dong," ungkap Azwar.
Sebelumnya dalam diskusi ada pula salah seorang tenaga honorer bernama Simon yang bergaji Rp 300.000 sejak diangkat tahun 2004 hingga saat ini. Menurut Azwar, seharusnya kantor tempat Simon bekerja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.
"Jadi enggak bisa menteri dilepaskan sendirian tanpa libatkan kabupaten/kota. Ya, ini kerjaan di luar porsi pemerintah pusat tugasnya," ungkap Azwar. (detik.com)
"Waktu otonomi-otonomi digulirkan, semua orang angkat siapa saja. Banyak sekali yang diangkat karena kepentingan kedekatan. Mengangkat tak sesuai kebutuhan, tak sesuai kompetensi," kata Azwar usai diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).
Ke depannya, Azwar yang merupakan menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu II ini berharap mekanisme pengangkatan tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tidak, Azwar khawatir akan semakin banyak yang menuntut dijadikan PNS.
Proses seleksi dari tenaga honorer menjadi PNS harus adil, kata Azwar. Pengangkatan tenaga honorer di daerah, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.
"Memang sudah diputuskan 2005 enggak boleh lagi ada honorer. Jadi tanggung jawabnya Bupati Kabupaten, kota, jangan semuanya lepas daerah ke Jakarta (pusat). Kasihan dong," ungkap Azwar.
Sebelumnya dalam diskusi ada pula salah seorang tenaga honorer bernama Simon yang bergaji Rp 300.000 sejak diangkat tahun 2004 hingga saat ini. Menurut Azwar, seharusnya kantor tempat Simon bekerja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.
"Jadi enggak bisa menteri dilepaskan sendirian tanpa libatkan kabupaten/kota. Ya, ini kerjaan di luar porsi pemerintah pusat tugasnya," ungkap Azwar. (detik.com)
Tidak ada komentar