Pemkot Dukung Pembangunan Double Track Di Wilayah Prabumulih
Baturaja Radio - Pemerintah Kota Prabumulih mengaku bersedia untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam melancarkan pembangunan double track yang saat ini menyisakan 28 Km lagi dari total panjang rel 78 Km.
Dimana, 28 Km double track yang belum selesai itu berada di kawasan Kota Prabumulih dan sebagian masih terdapat bangunan hunian warga.
Asisten II Setda Pemerintah Kota Prabumulih, Muhammad Yusuf mengatakan jika permintaan bantuan itu sendiri diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan saat melakukan sidak ke Stasiun Kereta Api Prabumulih kemarin.
"Tadi kita bersama pak Menteri dan pak Dirjen membicarakan masalah double track, mereka meminta bantuan kita," ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Prabumulih merespon baik permintaan Pemerintah Pusat tersebut selagi apa yang dilakukan tersebut tidak menyimpang dari aturan dan Undang Undang yang berlaku.
"Pada prinsipnya Pemerintah Kota Prabumulih bersedia memberi bantuan. Apabila itu memenuhi unsur dan tidak menyimpang dari aturan dan UU, berarti Pemkot dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak Perkeretaapian," ujarnya.
Mengenai bantuan yang akan diberikan pihak Pemerintah kepada PT KAI, Yusuf begitu ia disapa menuturkan pihaknya lebih kepada pendekatan kemasyatakat sebagai jembatan antara PT KAI dan warga yang bermukim dipinggiran rel Kereta Api.
"Mungkin disini kita dari Pemerintah akan membantu masalah penertiban, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat," tuturnya.
Disinggung masalah ganti rugi, dimana selain minta ganti rugi kepada pihak PT KAI masyarakat pun meminta kompensasi dari Pemerintah Kota Prabumulih lantaran selama ini rutin membayar pajak bangunan, Yusuf menerangkan pihaknya akan membahas hal itu dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
"Nanti dibicarakan melalui Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Pemkot wujud dari keinginan masyarakt itu. Kalau tidak keluar dari aturan why not, kita bantu masyarakat," terang Yusuf. (rmolsumsel.com)
Dimana, 28 Km double track yang belum selesai itu berada di kawasan Kota Prabumulih dan sebagian masih terdapat bangunan hunian warga.
Asisten II Setda Pemerintah Kota Prabumulih, Muhammad Yusuf mengatakan jika permintaan bantuan itu sendiri diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan saat melakukan sidak ke Stasiun Kereta Api Prabumulih kemarin.
"Tadi kita bersama pak Menteri dan pak Dirjen membicarakan masalah double track, mereka meminta bantuan kita," ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Prabumulih merespon baik permintaan Pemerintah Pusat tersebut selagi apa yang dilakukan tersebut tidak menyimpang dari aturan dan Undang Undang yang berlaku.
"Pada prinsipnya Pemerintah Kota Prabumulih bersedia memberi bantuan. Apabila itu memenuhi unsur dan tidak menyimpang dari aturan dan UU, berarti Pemkot dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak Perkeretaapian," ujarnya.
Mengenai bantuan yang akan diberikan pihak Pemerintah kepada PT KAI, Yusuf begitu ia disapa menuturkan pihaknya lebih kepada pendekatan kemasyatakat sebagai jembatan antara PT KAI dan warga yang bermukim dipinggiran rel Kereta Api.
"Mungkin disini kita dari Pemerintah akan membantu masalah penertiban, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat," tuturnya.
Disinggung masalah ganti rugi, dimana selain minta ganti rugi kepada pihak PT KAI masyarakat pun meminta kompensasi dari Pemerintah Kota Prabumulih lantaran selama ini rutin membayar pajak bangunan, Yusuf menerangkan pihaknya akan membahas hal itu dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
"Nanti dibicarakan melalui Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Pemkot wujud dari keinginan masyarakt itu. Kalau tidak keluar dari aturan why not, kita bantu masyarakat," terang Yusuf. (rmolsumsel.com)
Tidak ada komentar