Mendikbud: Nama Baik Sekolah Itu Integritasnya, Bukan Nilai Tinggi

Baturaja Radio - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud mengubah orientasi kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Jika dulu yang dikejar adalah nilai UAN yang tinggi, maka sekarang ukurannya adalah integritas.

"Kita ubah sekarang yang namanya nama baik itu jadi integritas. Kalau kemarin nama baik itu angka nilai tinggi kan? Sekarang kita bilang, nama baik anda itu integritas," ujar Mendikbud Anies Baswedan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015).

Tadi pagi pun sebanyak 503 kepala sekolah diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Sekolah yang mereka pimpin berhasil mempertahankan indeks integritas ujian nasional (IIUN) selama 5 tahun berturut-turut.

Proses penghitungan indeks tersebut dilihat dari kecenderungan jawaban para siswa saat ujian. Jika dalam satu sekolah terdapat banyak siswa yang jawabannya seragam, maka kecenderungan contek-menconteknya tinggi.

Ironisnya, beberapa sekolah masih ada yang gurunya membocorkan kunci jawaban kepada murid-muridnya. Semua itu demi sekolahnya mendapat nilai tinggi.

Anies kemudian menunjukkan diagram IIUN. Tampak persentase terbanyak adalah sekolah yang meraih nilai tinggi, tetapi integritasnya rendah.

"Maka dari itu sekarang, sekolah yang integritasnya tinggi itu dipasangi plang bertuliskan sekolah berintegritas. Jadi masyarakat bisa tahu sekolah mana yang jujur dan mana yang sebaliknya," tutur Anies.

Dia kemudian bercerita ketika bertemu orang tua murid yang protes dengan ujian berbasis komputer (computer based test/CBT). Mereka protes karena metode CBT membuat siswa sulit mencontek atau pun bekerja sama.

"Lalu saya tanya balik, 'jadi anda lebih senang jika nilai anak anda tinggi, tapi tidak jujur? Mau kalau nanti saat dewasa anak Anda ditangkap KPK karena tak jujur sejak sekarang?', lalu mereka diam," kata Anies.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu juga menjelaskan detil temuan indeks tersebut kepada Presiden Jokowi. Ke depannya, bisa saja ada sanksi kepada sekolah yang membiarkan siswanya tak jujur dalam ujian.

"Kalau dulu kan orang mau melapor ketidakjujuran itu takut ada apa-apa. Sekarang kita balik, jadi negara yang melaporkan ketidakjujuran kepada publik," ungkap dia. (detiknews)