Anggaran PKH 2016 meningkat jadi Rp10 triliun

Baturaja Radio - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa anggaran untuk program keluarga harapan tahun 2016 akan meningkat menjadi Rp10 triliun, dari sebelumnya Rp5,2 triliun.

Peningkatan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) ini dikarenakan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia, kata Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri puncak acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan, Jumat (20/11).

Menurut Mensos, program PKH mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia sekitar satu persen setiap tahun, dimana saat ini sekitar 3,5 juta orang telah merasakan manfaat program tersebut.

Dengan peningkatan jumlah anggaran tersebut di tahun depan, maka alokasi akan ditambah menjadi sekitar enam juta rumah tangga sasaran (RTS) dengan anggaran dari Rp5,2 triliun menjadi Rp10 triliun, katanya.

Dikemukakannya, berdasarkan catatan Kemensos per Oktober 2015 penyaluran dana PKH telah mencapai 73 persen dari total anggaran disiapkan sebanyak Rp5,2 triliun untuk sekitar 3,5 juta masyarakat Indonesia.

Sementara, proses pencairan dana PKH juga dipantau oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa sekaligus menghadiri puncak acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang puncaknya dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Muaraenim.

Dikatakannya, saat ini peserta PKH di dampingi oleh petugas dan operator setiap 250 orang mulai dari penyaluran, verifikasi sampai dengan pemutahiran data agar dana yang tersalurkan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Warsinah (43) peserta PKH bahwa dana tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan anak sekolah dan karena anak cuma satu, jadi hanya menerima Rp185 ribu.

Lebih lanjut Mensos Khofifah mengatakan, di Sumatera Selatan sendiri terdapat sebanyak 86.500 peserta PKH tersebar di seluruh kabupaten/kota, atau total dana keseluruhan Rp33 miliar.

Mensos menambahkan, melalui program ini pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga empat persen di tahun 2019 diperhitungkan melalui koordinasi dengan kementerian terkait lainnya.

Sementara, koordinasi tersebut melalui program yang disinergikan seperti dalam membangun desa, rumah tinggal layak huni dan kelompok usaha bersama yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Indonesia, katanya. (antarasumsel.com)