2016 Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 511 T, Ini Saran Gubernur BI

Baturaja Radio -  Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 511 triliun untuk menutupi besarnya defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Ada banyak risiko dalam penerbitan ini, mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak stabil.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo beserta jajarannya, diundang oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro‎, untuk membahas persoalan ini di kantornya, Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Agus menyampaikan diskusi tersebut di awali dengan pemaparan pemerintah terkait rencana penerbitan SBN. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan BI tentang berbagai risiko yang akan terjadi di pasar keuangan.

"Saat disampaikan tentang rencana mereka ke kita, pandangan kita, kita menjelaskan tentang kondisi global secara umum dan kondisi domestik," ungkap Agus.

Rapat berlangsung cukup lama, sekitar 3 jam dari pukul 17.30 WIB. Beberapa jajaran Kementerian Keuangan juga tampak hadir secara lengkap, kecuali Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Robert Pakpahan yangs sedang bertugas ke luar negeri.

Menurut Agus, ada berbagai risiko yang terindikasi muncul di tahun depan. Terutama dari sisi eksternal, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) akan menaikan suku bunga acuan, perekonomian‎ China yang tengah dalam perlambatan dan harga komoditas yang masih rendah.

"Kemudian kecenderungan rebalancing dana yang ada di negara berkembang menuju di negara maju," ujarnya.

Dari sisi dalam negeri, faktor yang perlu diperhatikan adalah komposisi surat utang dalam porsi asing‎, dan neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun depan diharapkan dapat terealisasi sesuai target.

"‎Porsi asing 37%. Itu bisa dikelola, karena hal-hal itu yang didiskusikan,. Itu masih lihat fundamental secara penuh dan kondisi yang lebh baik di 2016," terangnya.

Agus melihat sisi optimis dari rencana pemerintah tersebut. Meski tetap harus berhati-hati dan menjalankan penerbitan di waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat.

"Kita optimis bisa dilaksanakan, oleh karena itu kajian aset liability terpadu tentang regulasi indonesia. Kan kita bicarakan bukan hanya besar waktu per bulan per kuartal kita diskusikan," kata Agus.(Detik.com)