Warga Kembali Blokade Tambang PT BE
Baturaja Radio - Ratusan warga Talang Nangka, Desa Gunung Kuripan, Kecamatan
Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), kembali menutup akses
jalan tambang batu bara PT Buana Eltra (PT BE) kemarin.
Aksi tersebut dilakukan warga mulai pukul 07.00 WIB.Mereka mengancam, pemblokadean akan dilakukan terus hingga ada kesepakatan dari perusahaan untuk mengganti rugi lahan milik warga. “Aksi pemblokadean jalan ini merupakan bentuk kekesalan warga tidak dipenuhi haknya yang pernah dijanjikan pihak PT BE beberapa tahun lalu sebelum pertambangan ini berjalan.
Warga tidak akan membuka pagar yang dibuat hingga hak mereka diberikan pihak perusahaan, ”kata kuasa hukum warga, Rahmat Setiawan, yang menghadiri aksi tersebut di tengah kerumunan warga. Menurut dia, warga tidak melarang adanya pembukaan tambang batu bara di desa mereka. Namun,warga menuntut janji dari PT BE yang hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi kepada warga.
Di antaranya,tuntutan kepada PT BE agar mengganti rugi lahan 300 hektare milik 47 kepala keluarga (KK) di Desa Gunung Kuripan sesuai perda. “Penggantian yang mereka berikan tidak sesuai,nyatanya sekarang hanya dibeli Rp5,5 juta per hektare. Sedangkan, rumah diganti tidak merata, ada yang Rp30 juta, bahkan ada yang Rp60 juta,”bebernya.
Dia menegaskan,tuntutan warga hanya meminta ganti rugi yang belum dibayarkan dan iming-imingnya untuk andil saham.Warga tidak melarang adanya aktivitas pertambangan, tapi pagar tersebut tidak akan dibuka sebelum adanya kepastian ganti rugi. ”Kami berharap pihak perusahaan mengerti akan kondisi ini. Dampak dari sini juga,ada kawasan terkena limbah dan sawah terancam gagal panen.Perusahaan harus memperhatikan itu, saat ini ganti rugi ke depan bisa masalah lain yang timbul,” ujarnya.
Budi,koordinator aksi,menambahkan, banyak janji yang diberikan PT BE,tapi hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Memang pernah pihaknya memberikan uang Rp60 juta untuk warga dan itu sifatnya hibah.“Sampai sekarang uang itu juga belum pernah dirasakan warga.Intinya sebelum ada penyelesaian sengketa, pagar ini tidak akan kami buka,” akunya.
Di lain pihak,Manajer Legal dan HRD PT BE Jontan Rudi Nober mengatakan, pada aksi pertama sudah ada kesepakatan untuk penyelesaian rencananya difasilitasi pemerintah dan memperlihatkan berkas bukti dari masing-masing pihak,dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini dengan adil dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. “Namun sayangnya,warga juga tidak datang.
Niat kita di sini berinvestasi, bukan mencari kesalahan dan masalah,” ucapnya. Jontan menambahkan, lahan yang digarap PT BE di daerah tersebut baru sekitar 10 hektare dan semuanya sudah diganti rugi sesuai negosiasi. “Jadi sebelum menggarap ini, kami sudah ganti rugi. Kalau belum,mana berani kita menggarap lahan tersebut,” katanya.
Jontan menyesalkan pemblokadean yang dilakukan warga karena pihaknya mengalami kerugian. Sebab,mulai kendaraan yang digunakan merupakan angkutan rental, bukan milik perusahaan. “Untuk kendaraan saja sehari mencapai 3.000 kendaraan angkutan keluar masuk tambang. Aktivitas yang terhenti seperti ini kami bisa mengalami kerugian mencapai Rp2 miliar,” sebutnya.
Disinggung mengenai tuntutan warga menagih janji PT BE untuk mengerjakan warga setempat,Jontan menegaskan, pihaknya sekarang ini sudah mempekerjakan warga setempat, tapi tidak secara keseluruhan. ”Kita sudah pekerjakan, memang tidak keseluruhan karena jumlah karyawan kita sudah overmencapai 500 orang lebih.
Sedangkan,untuk PT BE ini idealnya 250 karyawan,” katanya sembari mengatakan siap melakukan Pertemuan ulang untuk mencapai kesepakatan antar pihak. Terpisah, Camat Pengadonan Sarifuddin mengatakan, pemerintah tidak menutup mata. Kemarin pihaknya sudah meluangkan waktu untuk menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa.
Namun, setelah diundang, pihak warga tidak datang, sedangkan PT Buana Eltra sudah datang dan sempat menunggu. “Dari PT BE diwakili Sinaga, sedangkan dari pemerintah sebagai fasilitator dihadiri langsung Wakil Bupati OKU KuryanaAziz.Sayangnya,waktu yang dijadwalkan mulai pukul 09.00–12.00 WIB, warga tidak kunjung hadir,”tandasnya.
Aksi tersebut dilakukan warga mulai pukul 07.00 WIB.Mereka mengancam, pemblokadean akan dilakukan terus hingga ada kesepakatan dari perusahaan untuk mengganti rugi lahan milik warga. “Aksi pemblokadean jalan ini merupakan bentuk kekesalan warga tidak dipenuhi haknya yang pernah dijanjikan pihak PT BE beberapa tahun lalu sebelum pertambangan ini berjalan.
Warga tidak akan membuka pagar yang dibuat hingga hak mereka diberikan pihak perusahaan, ”kata kuasa hukum warga, Rahmat Setiawan, yang menghadiri aksi tersebut di tengah kerumunan warga. Menurut dia, warga tidak melarang adanya pembukaan tambang batu bara di desa mereka. Namun,warga menuntut janji dari PT BE yang hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi kepada warga.
Di antaranya,tuntutan kepada PT BE agar mengganti rugi lahan 300 hektare milik 47 kepala keluarga (KK) di Desa Gunung Kuripan sesuai perda. “Penggantian yang mereka berikan tidak sesuai,nyatanya sekarang hanya dibeli Rp5,5 juta per hektare. Sedangkan, rumah diganti tidak merata, ada yang Rp30 juta, bahkan ada yang Rp60 juta,”bebernya.
Dia menegaskan,tuntutan warga hanya meminta ganti rugi yang belum dibayarkan dan iming-imingnya untuk andil saham.Warga tidak melarang adanya aktivitas pertambangan, tapi pagar tersebut tidak akan dibuka sebelum adanya kepastian ganti rugi. ”Kami berharap pihak perusahaan mengerti akan kondisi ini. Dampak dari sini juga,ada kawasan terkena limbah dan sawah terancam gagal panen.Perusahaan harus memperhatikan itu, saat ini ganti rugi ke depan bisa masalah lain yang timbul,” ujarnya.
Budi,koordinator aksi,menambahkan, banyak janji yang diberikan PT BE,tapi hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Memang pernah pihaknya memberikan uang Rp60 juta untuk warga dan itu sifatnya hibah.“Sampai sekarang uang itu juga belum pernah dirasakan warga.Intinya sebelum ada penyelesaian sengketa, pagar ini tidak akan kami buka,” akunya.
Di lain pihak,Manajer Legal dan HRD PT BE Jontan Rudi Nober mengatakan, pada aksi pertama sudah ada kesepakatan untuk penyelesaian rencananya difasilitasi pemerintah dan memperlihatkan berkas bukti dari masing-masing pihak,dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini dengan adil dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. “Namun sayangnya,warga juga tidak datang.
Niat kita di sini berinvestasi, bukan mencari kesalahan dan masalah,” ucapnya. Jontan menambahkan, lahan yang digarap PT BE di daerah tersebut baru sekitar 10 hektare dan semuanya sudah diganti rugi sesuai negosiasi. “Jadi sebelum menggarap ini, kami sudah ganti rugi. Kalau belum,mana berani kita menggarap lahan tersebut,” katanya.
Jontan menyesalkan pemblokadean yang dilakukan warga karena pihaknya mengalami kerugian. Sebab,mulai kendaraan yang digunakan merupakan angkutan rental, bukan milik perusahaan. “Untuk kendaraan saja sehari mencapai 3.000 kendaraan angkutan keluar masuk tambang. Aktivitas yang terhenti seperti ini kami bisa mengalami kerugian mencapai Rp2 miliar,” sebutnya.
Disinggung mengenai tuntutan warga menagih janji PT BE untuk mengerjakan warga setempat,Jontan menegaskan, pihaknya sekarang ini sudah mempekerjakan warga setempat, tapi tidak secara keseluruhan. ”Kita sudah pekerjakan, memang tidak keseluruhan karena jumlah karyawan kita sudah overmencapai 500 orang lebih.
Sedangkan,untuk PT BE ini idealnya 250 karyawan,” katanya sembari mengatakan siap melakukan Pertemuan ulang untuk mencapai kesepakatan antar pihak. Terpisah, Camat Pengadonan Sarifuddin mengatakan, pemerintah tidak menutup mata. Kemarin pihaknya sudah meluangkan waktu untuk menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa.
Namun, setelah diundang, pihak warga tidak datang, sedangkan PT Buana Eltra sudah datang dan sempat menunggu. “Dari PT BE diwakili Sinaga, sedangkan dari pemerintah sebagai fasilitator dihadiri langsung Wakil Bupati OKU KuryanaAziz.Sayangnya,waktu yang dijadwalkan mulai pukul 09.00–12.00 WIB, warga tidak kunjung hadir,”tandasnya.
Sumber : seputar-indonesia.com
Tidak ada komentar